Dinas Pendidikan Kota Pontianak - KODE ETIK
1.png
Petunjuk Teknis PPDB Online SMP ... 1776
Pelaksanaan Kegiatan Belajar Men... 75
Seleksi Calon Mahasiswa PPG Dala... 103
Format Surat Keterangan Kesalaha... 34
Pelaksanaan PPDB Tingkat SMP Di ... 57
Surat edaran perubahan jadwal PP... 2820
SPTJM Ijazah Saksi Guru 96
SPTJM Ijazah Saksi Teman Seangkatan 86
Pedoman Penetapan Peserta Sertif... 150359
PPDB SMP 2021 SPTJM 24870
PPDB 2014 Informasi SMP 21528
PPDB 2014 Informasi SMA 21174
Panduan Pengelolaan Data GTK dan... 20268
Juklak FLS2N 2016 jenjang dikdas 19114
Instrumen Akreditasi PAUDNI 2014 18140
PPDB 2014 Juknis 18012
Verifikasi Data Guru Calon Peser... 17090
ppdb 2015 Alur Pendaftaran 16741
Navigation
Organisasi
- PROFIL SINGKAT
- STRUKTUR ORGANISASI
- VISI, MISI, MOTTO
- PERATURAN KEPALA DINAS
- RENSTRA 2020-2024
- MAKLUMAT, 5S, JANJI LAYANAN
- STANDAR PELAYANAN PUBLIK
- BUDAYA KERJA
- ZONA INTEGRITAS
- PENGADUAN MASYARAKAT
- PENGHARGAAN
- PENILAIAN KINERJA
- KODE ETIK PEGAWAI
- KONTAK BIDANG
Pelayanan
- WAKTU PELAYANAN
- CUTI ALASAN PENTING
- CUTI BERSALIN
- CUTI BESAR (HAJI/UMROH)
- CUTI TAHUNAN
- CUTI SAKIT
- IZIN PENELITIAN
- KENAIKAN GAJI BERKALA
- LEGALISIR IJAZAH
- MUTASI SISWA MASUK
- MUTASI SISWA KELUAR
- KERUSAKAN IJAZAH
- KESALAHAN PENULISAN IJAZAH
- PENGGANTI IJAZAH
- SAH DAFTAR SANGGAR
PPDB Sistem Online 2021




Form SchoolMap 2018



Mekanisme Pengajuan NPSN NISN dan NUPTK











Last Seen Users
02.08.21
ramadhan
3 hari
offline
29.07.21
nazaruddin
6 hari
offline
29.07.21
alyaocta
6 hari
offline
08.07.21
triputri
3 minggu
offline
01.07.21
Rahmad
4 minggu
offline
24.06.21
Dany
5 minggu
offline
11.06.21
mulyadi
7 minggu
offline
30.03.21
rahmansyah
18 minggu
offline
22.07.20
AhmadSa...
54 minggu
offline
24.01.20
zulfikar
79 minggu
offline
KODE ETIK
PERATURAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PONTIANAK
NOMOR: 8/KEP/DISDIKBUD/2021
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK
 
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:
a. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
b. bertentangan dengan Kode Etik, selanjutnya disebut Kode Etik adalah aturan perilaku yang menuntut pegawai berdisiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan  hidup sehari-hari;
c. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Kode Etik Pegawai adalah tersedianya:
a. aturan sebagai pedoman sikap dan tingkah laku pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari hari;
b. aturan untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
Pasal 3
Kode etik bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pegawai dalam rangka:
a. meningkatkan disiplin pegawai;
b. menjamin terpeliharanya tata tertib;
c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
d. menciptakan dan memelihara perilaku yang profesional;
e. meningkatkan kinerja dan citra pegawai; dan
f. menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif.
BAB III
KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI
Pasal 4
Setiap Pegawai wajib:
a. mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan;
b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
c. menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra,dan kredibilitas pegawai negeri sipil;
d. bersikap jujur dengan tetap memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan;
e. berpartisipasi dan mengikuti kegiatan keagamaan;
f. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan dalam menjalankan tugas;
g. berperilaku sopan dan santun dalam berhubungan dengan sesama pegawai, pengguna jasa dan masyarakat;
h. berpakaian seragam dinas sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Kota Pontianak, berpenampilan rapi dan sopan selama menjalankan tugas;
i. memberikan informasi yang jelas, lengkap dan benar sesuai ketentuan kepada pengguna jasa, sesuai dengan kewenangannya;
j. menjaga keselamatan diri dan rekan kerja dalam melaksanakan tugas;
k. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
l. menghormati, mempercayai dan saling membantu serta bekerjasama sesama pegawai dalam melaksanakan tugas;
m. melaporkan kepada atasan langsung apabila mengetahui adanya pelanggaran kode etik disertai dengan bukti-bukti;
n. memberikan keterangan apabila diminta oleh Tim Pengawas Pelaksana Kode Etik dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik.
Pasal 5
Setiap pegawai dilarang:
a. Menerima pemberian dan atau hadiah dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
b. membocorkan informasi, rahasia negara dan rahasia jabatan;
c. menyalahgunakan wewenang dan atau jabatan dalam rangka memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, golongan/ kelompok atau pihak lain;
d. Bersikap diskriminatif dan tidak sopan dalam memberikan pelayanan;
e. memberikan informasi dan data yang bukan kewenangannya kepada pihak luar;
f. memberikan pernyataan, laporan, surat atau informasi, yang merugikan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
g. mengakses, mengunduh, dan menyebarkan materi internet yang berten-tangan dengan norma agama, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan;
h. melakukan pekerjaan dan atau aktivitas kedinasan untuk kepentingan pihak tertentu di luar jam kerja tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
i. menggunakan nama pegawai dan atau organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
j. melakukan atau terlibat dalam kegiatan perjudian, menkonsumsi minuman beralkohol dan naza (narkoba dan atau zat adiktif lainnya);
k. melakukan perbuatan asusila antara lain melakukan pelecehan seksual dan melakukan perzinahan;
l. melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan tugas.
Pasal 6
Setiap Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 7
1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari :
  a. pengaduan tertulis dari pegawai dan atau masyarakat;
b. temuan atasan;
c. temuan aparat pengawas fungsional.
2. setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan tertulis kepada atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
3. penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti terkait dan identitas pelapor.
4. atasan pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti, menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran, dan menjaga kerahasiaan identitas pegawai dimaksud.
5. atasan pegawai yang menerima pengaduan atau temuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan atau temuan, menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran, dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor.
6. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam laporan tertulis dan diteruskan secara hirarki kepada pejabat yang berwenang.
7. atasan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
PELAKSANAAN SANKSI
Pasal 8
1. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang memberikan sanksi.
2. Penyampaian keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  a. oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup kepada Pegawai yang bersangkutan dan diketahui Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan; atau

b. dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui forum pertemuan resmi pegawai atau papan pengumuman.
3. Dalam hal tempat kedudukan Pejabat yang berwenang dan tempat Pegawai yang dikenakan sanksi berjauhan, Pejabat yang berwenang dapat menunjuk Pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan keputusan sanksi tersebut dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
4. Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi, maka dianggap te ah menerima keputusan sanksi tersebut.
Pasal 9
1. Pegawai yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6wajib melaksanakan keputusan sanksi selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak menerima keputusan tersebut.
2. Dalam hal Pegawai dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) point a dilakukan dalam ruang tertutup oleh Pegawai yang bersangkutan dan hanya diketahui oleh Pejabat yang berwenang serta pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
3. Dalam hal Pegawai dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) point b disampaikan melalui antara lain:
  a. forum pertemuan resmi Pegawai, atau;
b. papan pengumuman, atau;
c. forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Kode Etik Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak ini wajib dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, sehingga terwujud pegawai yang profesional, memiliki integritas baik dan berdedikasi tinggi.
Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

 

UNDUH KODE ETIK

Penilaian

SOP
- PELAYANAN TAMU
- SURAT MASUK
- SURAT KELUAR
- KENAIKAN PANGKAT
- KENAIKAN GAJI BERKALA
- USULAN IZIN/TUGAS BELAJAR
- PENGURUSAN CUTI PNS
- FORMASI DAN BAZEETING PNS
- PELAYANAN PENERBITAN SPT
- PENGUSULAN DIKLAT
- PENGUSULAN SATYA LENCANA
- PENGUSULAN PNS TELADAN
- HUKUMAN DISIPLIN PNS
- MUTASI PNS APS
- MUTASI PNS NON APS
- STATUS CPNS KE PNS
- MUTASI SISWA MASUK
- MUTASI SISWA KELUAR
- LEGALISIR IJAZAH
- IZIN OPERASIONAL SD/SMP
- PERIJINAN LEMBAGA PNFI
Services OnClick





UNIT LAYANAN





IP Anda
IP